Gibran Jadi Plt Presiden: Pimpin Rakor & Buka Lapor Mas Wapres
Bali, PaFI Indonesia — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tiga hari menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. Dia menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sedang berkunjung ke sejumlah negara.
Gibran tampil di sejumlah kesempatan, termasuk memimpin rapat koordinasi isu-isu terkini. Dia juga mengejutkan publik dengan pembukaan posko pengaduan Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu akan menjabat Plt Presiden hingga 23 November.
Usul UU Perlindungan Guru
Gibran menyoroti kriminalisasi guru yang marak terjadi beberapa waktu terakhir. Dia mencontohkan guru di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanan akibat dikatapel orang tua murid. Lalu guru di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya.
Dia meminta agar UU Perlindungan Anak tak disalahgunakan. Gibran juga mengusulkan perlindungan hukum bagi para guru.
“Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri Undang-Undang Perlindungan Guru,” ucap Gibran saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Pada saat yang sama, ia mengimbau guru agar tidak melakukan perundungan terhadap murid. Dia mengajak semua pihak menjadikan sekolah sebagai tempat aman dan nyaman untuk belajar-mengajar.
Lapor Mas Wapres
Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Dia mempersilakan warga untuk mengadukan permasalahan langsung ke istana.
Dia membuka posko di Istana Wakil Presiden, Jakarta, mulai Senin (11/11). Warga bisa mengadukan berbagai persoalan ke petugas pada Senin sampai Jumat pukul 08.00-14.00 WIB. Warga juga bisa mengadu via nomor WhatsApp 08111-704-2207.
Gibran pernah membuat program serupa saat menjabat Wali Kota Solo. Dia menerima aduan melalui program Lapor Mas Wali.
Program Lapor Mas Wapres dikritik sejumlah pihak karena dirasa tidak tepat. Gibran diminta untuk berpikir lebih besar karena tidak lagi berposisi sebagai kepala daerah.
Selain itu, sejumlah pihak menilai wakil presiden tak seharusnya mengurusi penyerapan aspirasi melalui posko. Hal itu karena sudah ada aplikasi SP4N-LAPOR dan kanal pengaduan masyarakat lewat Ombudsman.
Rapat bencana
Gibran memimpin rapat penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Rapat digelar di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/11)
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat itu. Beberapa di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wamen PU Diana Kusumastuti, dan Kabaharkam Polri Fadil Imran.
Gibran mem memerintahkan BNPB memenuhi seluruh kebutuhan dasar para pengungsi. Ia tak mau warga terdampak bencana kesulitan makan hingga akses air bersih.
“Tadi bapak wapres langsung memimpin rapat, memberikan arahan-arahan. Bahkan beliau harus dibedakan di tempat pengungsian antara yang umum, lansia, hamil, antara yang menyusui dan anak-anak,” ujar Kepala BNPB Suhartanto usai rapat.
